"Saya kira apa yang disampaikan oleh Ratna Sarumpaet tidak benar. Dan menunjukkan bahwa kualitasnya sebagai seorang oposisi saya kira hanya berdasarkan semangat untuk anti pemerintah saja," ujar Deputi IV KSP Bidang Komunkasi Politik dan Diseminasi Informasi, Eko Sulistyo di Kantor KSP, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/9/2018).
Eko mengatakan, transaksi keuangan, apalagi yang bersumber dari donatur sangat mudah untuk mengeceknya. Apalagi dana yang yang disebut Ratna berjumlah besar, hingga Rp 23 triliun.
"Misal disebutkan ada uang Rp 23 triliun yang masuk dari sumber-sumber donasi, itu sangat mudah saja ngeceknya. Apakah misalnya penerima itu memiliki underlying transaction. Itu kan satu bukti awal bahwa mereka memang melakukan sebuah transaksi keuangan. Dan nilainya bukan uang kecil, Rp 23 triliun yang tentu saja kemudian memiliki satu aturan yang lebih ketat," sebut Eko.
 Deputi IV KSP, Eko Sulistyo. Foto: Eko Sulistyo. (Dok Pribadi/detikcom). |
Apalagi, kata Eko, Ratna juga menyampaikan nasabah yang merasa uangnya diblokir itu telah meminta bantuan kepada Bank Dunia untuk melakukan pengecekan. Dikatakan Eko, Bank Dunia sangat ketat dalam memberikan bantuan.
"Apalagi dia sudah mengecek ke Bank Dunia. Bank Dunia itu sangat ketat sekali dalam memberikan satu bantuan. Dan selama ini setahu saya Bank Dunia tidak pernah memberikan bantuan, apalagi sejumlah besar ini kepada perorangan. Bank Dunia memberikan lebih kepada pemerintah. Ada LSM tapi itu pun pasti tidak akan sampai Rp 1 triliun dan sebagainya, dan itu harus mengusulkan proposal dan program yang ketat seperti pengentasan kemiskinan dan sebagainya," jelas Eko.
Karena itu, Eko menilai data yang didapat oleh Ratna masih sumir. Sebaiknya data itu diteliti dengan benar sebelum dia menudin ada keterlibatan pemerintah dalam hilangnya dana di akun bank seseorang.
"Menurut saya ini data yang masih sumir tapi kemudian dibuat oleh Ratna Sarumpaet untuk menyerang pemerintah. Itu yang saya katakan menunjukkan bahwa kapasitas Ratna Sarumpaet sangat tidak prudent (bijak) sebagai bagian dari oposisi," ujar Eko.
Sebelumnya, Ratna menuding pemerintah melakukan pemblokiran dana sejumlah nasabah. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk bantuan swadaya pembangunan di Papua.
"Kasusnya sendiri adalah bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kekuasaan dalam hal ini dugaan pelanggaran yang dilakukan kekuasaan, dalam hal ini bisa Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan dilakukan oleh Menteri Keuangan," kata Ratna saat jumpa pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/9).
Kasus ini bermula dari salah satu nasabah, Ruben PS Marey yang mendatangi Ratna Sarumpaet Crisis Center (RSCC). Ruben melaporkan bahwa pemerintah diduga melakukan pemblokiran sepihak atas dananya yang disimpan dalam salah satu bank di Indonesia.
(jor/dkp)
No comments:
Post a Comment