JAKARTA – Direktorat Jendral Pajak berencana untuk mengajukan akses ke data Real Time Gross Settlement (RTGS) milik Bank Indonesia (BI). Dengan akses tersebut, maka DJP bisa melacak transaksi Wajib Pajak (WP).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, pihaknya tengah mempertimbangkan urgensi dari implementasi akses ke data RTGS. Rencana ini masih dalam pembahasan internal DJP.
“Sebenarnya itu baru wacana saja, karena payung hukumnya juga perlu. Kita lihat nanti apakah memang kita perlu sampai seperti itu,” kata Hestu saat dihubungi Okezone, Sabtu (1/9/2018).
Untuk diketahui, RTGS adalah proses penyelesaian akhir traksaksi (settlement) pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat real time. Dengan sifatnya yang real time, maka otoritas pajak dapat menelusuri data transaksi WP dalam waktu real.
Hestu menuturkan, akses kepada data RTGS dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak. Akan tetapi, untuk saat ini, DJP belum mengajukan rencana tersebut secara resmi kepada bank sentral.
“Prinsipnya kalau data-data yang terkait dengan aliran uang, adalah data yang bisa berguna untuk melihat profile kepatuhan wajib pajak,” jelas Hestu.
Untuk saat ini, lanjut Hestu, DJP akan fokus pada pemanfaatan fasilitas Sistem Pertukaran Informasi Otomatis atau Automatic Exchange System of Information (AEoI) antarnegara untuk melacak potensi pajak di luar negeri. Serta implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
“Sekali lagi kita punya UU nomor 9 Tahun 2017 kita coba manfaatkan dulu itu. Yang domestik kita juga bisa minta ke bank nanya si A transaksi seperti apa selama setahun, kita bisa lakukan seperti itu,” tukas dia.
(rhs)
Kalo beritanya tidak lengkap buka aja link di samping buat baca berita lengkap nya http://economy.okezone.com/read/2018/09/01/20/1944585/djp-bidik-data-rtgs-bank-indonesia-genjot-penerimaan-pajak
No comments:
Post a Comment