"Secepatnya akan dipanggil. Presiden meminta supaya menteri koordinator mengundang. Sudah dilapor ke Pak Menteri. Sebentar lagi mau diundang. Duduk sama-sama, nggak boleh begitu semua harus berkoordinasi dengan baik," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/9/2018).
Moeldoko mengatakan impor beras masih perlu dilakukan Indonesia. Sebab ada penyusutan lahan akibat pembangunan sejumlah infrastruktur.
"Secara realitas, kita masih perlu impor yang pertama memang ada penyusutan lahan data terakhir 24 persen. Jadi memang secara ilmiah penyusutan pembangunan jalan tol, kawasan industri yang dibuka, kawasan perumahan itu mengurangi tanah-tanah itu sehingga secara logika data kebutuhan beras nasional yang tidak bisa diproduksi sepenuhnya oleh kita," ujar Moeldoko.
Polemik ini berawal dari Buwas yang mengkritisi soal impor beras. Buwas mengatakan pihaknya harus menyewa gudang Rp 45 miliar demi menampung beras, termasuk hasil impor.
Buwas bingung soal penampungan beras jika ada impor lagi. Bahkan Bulog juga harus menyewa gudang milik TNI. Namun, Mendag Enggartiasto Lukita mengatakan persoalan tersebut bukan urusan pemerintah.
Menanggapi hal itu, Buwas mengatakan pada dasarnya ia bingung. Sebab kegiatan yang Bulog lakukan merupakan tugas dari pemerintah. Bahkan, kata dia, seharusnya antara Bulog dengan Kemendag mesti berkoordinasi untuk menyamakan pendapat. Buwas kemudian berang.
"Saya bingung ini berpikir negara atau bukan. Coba kita berkoordinasi itu samakan pendapat, jadi kalau keluhkan fakta gudang saya bahkan menyewa gudang itu kan cost tambahan. Kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang bukan urusan kita, matamu! Itu kita kan sama-sama negara," kata Buwas di Perum Bulog, Jakarta Selatan, Rabu (19/9).
(jbr/gbr)
No comments:
Post a Comment